SP3 RSUD Nisel No: Print-02/N.2/Fd.1/08/2015 Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, Kejatisu Layak di Copot

0
1438

Medan,Zonadinamika.com. Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) melalui Tim Kuasa Hukumnya, Wardaniman Larosa cs, menolak seluruh jawaban yang disampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam sidang lanjutan praperadilan SP3 kasus dugaan korupsi RSUD Nias Selatan di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (16/10/2015).

Alasan penolakan ini seperti tertulis dalam Replik yang disampaikan Wardaniman Larosa cs dihadapan Hakim Tunggal Toto Ridarto karena Kejatisu selaku termohon dalam menjawab materi pokok gugatan tidak berani mengurainya seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Adapun bukti yang tidak diuraikan itu yakni bukti hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemda Nisel Tahun 2012 Nomor: 106.C/LHP/XVIII.MDN/07/2013 tertanggal 4 Juli 2013. Dimana didalmnya telah menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka dengan melakukan pemahlan harga tanah telah menimbulkan kerugian negara Rp 5.127.386.500. Lalu, laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara nomor: 28/LPH/XVII.MDN/08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, tidak juga diuraikan pihak Kejatisu. Kemudian pihak Kejatisu juga tidak menguraikan bukti pengakuan tertulis pengembalian kerugian negara yang telah disetor ke kas daerah setempat.

Menurut Wardaniman Larosa cs, padahal apabila semua itu diuraikan pihak termohon maka jelas dan tegaslah bahwa pengembalian uang kerugian negara oleh para tersangka menjadi bukti pengakuan mereka kalau telah melakukan korupsi. Karena pengembalian itu telah secara langsung memenuhi rumusan delik korupsi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”.

Untuk semua uraian yang tidak disampaikan pihak Kejatisu dan dengan semua bukti yang telah disampaikan oleh pihak FKI-1 tersebut, maka Wardaniman Larosa cs meminta kepada Hakim tunggal Toto Ridarto untuk memberikan putusan mengabulkan keseluruhan gugatan mereka. Keseluruhannya itu yakni:
Menyatakan SP3 No: Print-02/N.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterbitkan Kejatisu, dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya.

Kejatisu melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi RSUD Nisel, Kejatisu membuat laporan tertulis setiap 14 hari perkembangan kasus tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Kejaksaan Agung dan Pemohon.

Untuk diketahui dalam kasus dugaan korupsi RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nisel ini, Kejatisu sebelumnya telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Asa’aro Laia (Sekretaris Daerah Nias Selatan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012), Töngöni Taföna’ö (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nisel), Lakhömizaro Zebua (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).

Norodödö Sarumaha (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan), Warisan Ndruru, Monasduk Duha (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum), Meniati Dachi (Camat Telukdalam), Fohalöwö Laia (Kepala Desa Hiligeho selaku anggota panitia pengadaan tanah), Ahlan Wau (Camat Fanayama, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Fanayama, Aminuddin Siregar (Kepala BPN Nias Selatan).

Kemudian Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati Nias Selatan) dan Susy Marlina Duha sebagai pihak swasta dan pemilik tanah. Si’ado Zai (Kepala Badan Kepagawaian Daerah/BKD selaku Ketua tim penaksir harga Kabupaten Nias Selatan), Sugianto (Kepala Seksi BPN, selaku Sekretaris Penaksir Harga dan sudah meninggal beberapa waktu lalu), Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda), Yockie AK Duha (Staf BPK2D), dan Abdril Samosir selaku anggota tim penaksir harga (salah seorang anggota staf Pemkab Nisel). Tandasnya.

(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here