Terkait SP 3 RSUD Nisel, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Pidananya

0
283

Medan, Zonadinamika.com. Sidang Prapid SP3 Kasus Korupsi RSUD Nisel di Pengadilan Negeri Medan Berjalan sesuai aturan dan tata cara persidangan.

Hakim Tunggal Toto Ridarto. SH. M.Hum dan Panitera, Simon Simbiring. SH, Selasa 12-10-15 membuka Sidang Sekitar Pukul 11.00 Wib-12.00 Wib

Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dari kuasa Hukum FKI-1 Pemohon, Wardaniman Larosa. SH dkk, Usai pembacaan Tuntutan maka sidang ditutup, Sidang dilanjutkan pada hari kamis, 15-10-15 dengan agenda mendengar jawaban dari Termohon Kajatisu, M. Yusni, SH.MH

Proses Sidang Prapid SP3 Kasus Korupsi RSUD Nisel Rugikan Negara Rp. 5 Miliar Pihak Pemohon, Wardaniman Larosa. SH dan Termohon Kajatisu. M. Yusni. SH.MH yang diwakili oleh Tim Penyidik Pollim Siregar. SH dkk, Ikut Hadir Dalam Ruang Persindangan, saat wartawan tanya alasan ketidakhadiran Kajatisu pada sidang perdana minggu lewat’ Pollim Siregar. SH menegaskan belum mendapat undangan dari Pengadilan Negeri Medan.

Wardaniman Larosa Sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, Kembali menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bentuk pengakuan secara tidak langsung tersangkan mengaku bersalah kemudian pengembalian kerugian negara mempunyai batas waktu 60 hari sejak ditemukan adanya kerugian keuangan negara sekaligus mengingatkan Kajatisu. M. Yusni. SH.HM agar membaca Pasal 4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dan perekonomian tidak menghapuskan pidananya

Bidang Humas DPW GEMPITA SUMUT : meminta Hakim agar tegas menolak SP3 kasus korupsi RSUD Nisel yang diterbitkan Kajatisu M. Yusni pertanggal, 11 Agustus 2015, kami menilai SP3 bernuansa POLITIK dan Tidak tertutup kemungkinan Kajatisu ikut ambil bagian dalam kasus ini. GEMPITA siap mengawal kasus RSUD Nisel hingga mendapat Kepastian Hukum.

(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here