Bupati Nias Selatan Akan Diperiksa KPK

0
1348

Jakarta, Zonadinamika.com. Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Idealisman Dachi dipastikan akan segera diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Balai Benih Induk (BBI) dan Rumah Saki Umum Daerah (RSUD) menyusul Laporan/Pengaduan LSM Gempita ke KPK, Selasa (22/0915).

Pihak KPK telah meregister sekaligus dua laporan pengaduan kasus tersebut, yakni BBI dan RSUD. Sehingga dalam waktu dekat Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi diperiksa untuk mempertanggung jawabkan kedua kasus itu.

Sebagimana diketahui bahwa kasus BBI telah lama mencuat atas adanya dugaan mark up harga tanah termasuk untuk pembangunan RSUD Tahun Anggaran 2012. Buktinya, ketua panitia selaku mantan Sekda Nias selatan, Asa’aro Laia dkk sudah divonis di Pengadilan Tipikor Medan.

Menurut Delisama Ndruru selaku Bidang Humas DPW Sumut, bahwa kedatangannya ke Jakarta berdasarkan tanggapan email dari KPK untuk menindaklanjuti laporannya dalam kasus tersebjut, tandasnya kepada redaksi Wahana Publik (Media Group), Selasa (29/09/15).

Dijelaskan Delisama, “Bupati Nias Selatan diduga kuat telah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan dana APBD tahun anggaran 2012 di pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan cara menggelembungkan harga pembelian tanah yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, katanya.

Tindakan pelaku memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf i, tambahnya.

Berdasarkan hasil investigasi dan data yang kami dapat bahwa dari perkiraan perhitungan pengadaan tanah RSUD tersebut total kerugian keuangan negara pada APBD tahun 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,-. Hal ini dapat didindikasikan realisasi penggunaan dana/uang pembelian tanah yang bersumber dari APBD tahun 2012, tukasnya.

Oleh karena itu hasil investigasi LSM GEMPITA dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, maka dilaporkan ke KPK untuk dapat ditindaklanjuti, tegas Delisama. (cbr/ita)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here