Surat terbuka Untuk Joko Widodo, Terkait SP3 Kasus RSUD Nias Selatan yang di Duga Cacat Hukum

0
623

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GENERASI MUDA PEDULI TANAH AIR (GEMPITA) KEPULAUAN NIAS No: 016.I1/ DPD-GMPT/ II/ KEP.NS/ IX/ 201 Sifa: terbuka
Penanganan kasus korupsi yang mengandung unsur korupsi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan RSUD Nias Selatan TA. 2012 Atas SP3 yang dinilai cacat hukum telah dilakukan Oleh Kajati Sumut An. M. YUSNI, Meminta komitmen Saudara Presiden RI (H. Ir. Joko Widodo) dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya sesuai NAWA CITA

Teriring salam dan doa kami dari Pulau Nias buat Saudara Presiden RI. Semoga Saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas negara sehari-hari . Amin….
Udara Pulau Nias yang panas barangkali tidak sepanas hati masyarakat Pulau Nias dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menghendaki perubahan menuju pemerintah yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu sesuai dengan amanah Pancasila dan undang- undang dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya menempatkan hukum sebagai penjuru didalam penyelenggaraan negara dan pemerintah, penegakan hukum (law enforcement) sangat lemah, dan dalam banyak peristiwa hukum dipraktikkan sebagai muslihat untuk mengelabui kebenaran, perlindungan hukum oleh negara (law protection by the state) bagi warga negara belum dapat diwujudkan dengan baik , karena tidak berdaya menghadapi tekanan,kekuasaan dan pemaksaan kehendak dari kekuatan diluar sistem yang seharusnya
Masyarakat Pulau Nias sudah tidak sabar menunggu langkah saudara untuk menyelesaikan perkara bangsa dan negara ini, terkhususnya korupsi di Pulau Nias yang sudah sangat akut dan sistemik yang tidak mungkin lagi di hentikan dengan cara-cara konvensional. Seperti yang telah terjadi pada penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Lahan RSUD Kab. Nias Selatan TA. 2012 setelah dua tahun ditetapkan tersangka tiba-tiba dilakukan SP3 (surat perintah penghetian perkara) yang dilakukan oleh Kajati Sumatera Utara. Berikut kronologis penanganan kasus dimaksud :

(Kasus ini dalam perjalanannya kami terus mencoba mengikuti perkembangan kasus tersebut, dimana pada tanggal 17 juli 2013 oleh Kajatisu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Print-45/ N.2.1/ Fd.1/ 07/2013. Selanjutnya, pada bulan Oktober telah dilakukan ekspose oleh tim Penyidik Kejatisu guna penetapan tersangka pada tanggal 22 Oktober 2013, berdasarkan data dan bukti yang diperoleh bahwa hasil ekpose tersebut telah ditetapkan 17 orang tersangka. Selang beberapa hari kemudian, Kajatisu kembali mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor : Print-29/N.2/ Fd.1/10/2013 tertanggal 29 Oktober 2013. Oleh karena itu, Kajatisu membentuk 7 tim/kelompok, masing-masing diberikan Surat Perintah Penyidikan. Sehingga, sekitar tanggal 20 Februari 2014, tim penyidik Kejatisu melalui Aspidsus mengusulkan penetapan penambahan 1 orang tersangka baru yakni Bupati Nisel (IDEALISMAN DAKHI), berdasarkan hasil kesepakatan/persetujuan ekspose tim Kejatisu di Kejagung melalui Jampidsus. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2014 Tim mengajukan usul penetapan atau penambahan 1 orang lagi tersangka (ID), akan tetapi hingga saat ini usul tim tersebut belum kami ketahui secara pasti seperti apa tindaklanjutnya. Namun setelah selama 2 (dua) tahun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini tiba-tiba dihentikan tanggal 11 Agustus 2015 hanya dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan. Bahkan dari salah satu tersangka yang di SP3kan adalah Lakhomizaro Zebua dimana saat ini ikut sebagai calon Walikota Gunungsitoli dan Calon Bupati Nias Selatan pada Pilkada 09 Desember 2015, dengan tegas kami menolak dipimpin oleh orang yang tersandung masalah korupsi.

Apakah UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 4 yakni pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana, lembaran negara adalah TAP MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain : Presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk : Pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, selanjutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, apakah sudah dihapuskan dari lembaran Negara Republik Indonesia oleh Kajatisu An. M. YUSNI dengan berani melakukan pemberhetian penyelidikan/ penyidikan perkara.

Lalu pernyataan saudara Jaksa Agung HM. Prasetyo yang mengatakan “dalam menetapkan tersangka atas sebuah kasus , jaksa penyidik bekerja secara cermat dan teliti. Bukti yang kuat dan sudah teruji minimal harus ada dua alat bukti. Sehingga sangat sulit, jika ternyata suatu saat Jaksa Penyidik atau Kepala Kejaksaan mengeluarkan SP3. Demikian juga mengenai pengembalian keuangan negara yakni silahkan dikembalikan, itu bagus, tapi unsur pidanannya melekat dan tidak bisa dihilangkan begitu saja” dikutib dari www.berita9.net tetanggal 31 Agustus 2015. Sudah jelas uang negara dikembalikan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka.

Mendasari uraian diatas kami bertanya sekaligus meminta apakah Saudara Presiden RI berani dan siap ambil keputusan yang betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak lagi kepada segelintir konglomerat dan pejabat yang mengabdi kepada keserakahan dunia ini. Hingga mereka merampas masa depan seluruh umat manusia di Bumi Pulau Nias. Artinya, apakah Saudara berani men dorong upaya-upaya hukum pada kasus korupsi yang tengah marak terjadi dibumi Pulau Nias serta menjebloskan para pelakunya kedalam penjara. Semoga Saudara Presiden mempu menjalankan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi utk tidak ragu dan keliru mengambil keputusan tersebut.

Jika saudara presiden tidak menanggapi dan tidak berani mengambil sikap serta ketegasan sesuai dengan visi misi saudara sebagai Presiden RI dalam komitmennya memberantas KKN di NKRI Khususnya di Pulau Nias, maka sangatlah beralasan bila nantinya kami meragukan dan juga menolak kepemimpinan saudara sebagai Presiden di Republik ini, maka kami menilai Saudara Presiden tidak memenuhi janji serta visi misinya sebagai Presiden RI. Akan tetapi kami berharap Saudara Presiden RI tetap pada komitmen dan pendiriannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DEMIKIAN SURAT INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (BAPAK H. Ir. JOKO WIDODO) SEMOGA BAPAK DAPAT MEWUJUDKAN VISI MISINYA DENGAN TIDAK PANDANG BULU DALAM MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM DEMI TERWUJUDNYA KEADILAN SEPERTI YANG DICITA-CITAKAN OLEH FOUNDING FATHERS KITA.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GENERASI MUDA PEDULI TANAH AIR (GEMPITA)
KEPULAUAN NIAS

SABARMAN ZALUKHU EMANUEL KRISMAN FARASI, S.Pd

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY