Wabup Buka Sosialisasi Dan Edukasi OJK

0
276

KUALA KAPUAS –Zonadinamika.com. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu Perbankan, Perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu OJK juga memiliki fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk mengimpelentasikannya, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Bidang Ekonomi Setda Kapuas bekerja sama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng dan Bank Kalteng Cabang Kapuas mengadakan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Mengenal Otoritas Jasa Keuangan, Waspada Investasi, Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Mikro. Tujuannya adalah untuk memberikan literasi industri jasa keuangan, pentingnya kecermatan dalam berinvestasi dan pentingnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk penggerak perekonomian daerah.

Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin MP, Selasa (3/5) Pagi di Aula Kantor Bupati Kapuas. Dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Rianova SH, Asisten dan Staf Ahli Bupati Kapuas, Kepala OJK Provinsi Kalteng Dadang Ibnu Windartoko beserta jajaran, Kepala Badan/BUMN/BUMD, Kepala SKPD lingkup Pemkab Kapuas, Para Pimpinan Perbankan di Kabupaten Kapuas, Camat se Kabupaten Kapuas, Kepala Bagian beserta Staf/Jajaran dan para undangan.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kapuas menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan sosialisasi tersebut di Kabupaten Kapuas.

Ia mengatakan, hal itu penting dilaksanakan karena keberadaan otoritas jasa keuangan mungkin diantaranya berbagai pihak sudah ada yang mengetahuo dan memahaminya, tetapi bisa juga ada yang belum memahami dan mengetahui apa dan bagaimana jasa keuangan itu sebagaimana dimaksud dalam UUD Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Jika kita kaitkan upaya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional khususnya dalam sistem perekonomian nasional maka sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan diatur dan dilakukan pengawasan secara terintegrasi dan komperhensif,” katanya.

Ia menambahkan, tentunya banyak hal atau faktor yang melatarbelakangi mengapa sebuah lembaga itu lahir atau dibentuk termasuk dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Untuk itu, ia meminta semua peserta sosialisasi untuk secara seksama mengikuti dan memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menggali dan mencari tahu apa yang harus diketahui.

Sebelumnya, ditempat yang sama, Kepala OJK Provinsi Kalteng dalam sambutannya menerangkan, berdasarkan Survey OJK tahun 2013 diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yaitu baru sebesar 21,8 persen. Adapun tingkat utilitasnya ia menambahkan hanya sebesar 59,7 persen.

“Tingkat literasi dan utilitas sektor perbankan sangat mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia nampaknya kurang memahami sektor keuangan lainnya yaitu pasar modalm perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian dan lembaga jasa keuangan lainnya,”ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, lanjut dia, dengan semakin maraknya tawaran investasi dengan iming-iming imbalan yang sangat tinggi namun diragukan legalitasnya sehingga berpotensi merugikan masyarakat maka OJK telah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa lembaga dalam wadah Satuan Tugas Waspada Investasi (BI, OJK, Polri dan Kementerian Keuangan). Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi dan iklan layanan masyarakat di beberapa media cetak dan elektronik agar masyarakat lebih cermat dab waspada atas tawaran investasi tersebut sehingga tidak mengalami kerugian.

“Kantor OJK Kalteng pada tahun 2015 – 2016 telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali yaitu bekerja sama dengan Pemprov Kalteng yang dihadiri oleh seluruh dinas terkait di 14 Kota/Kabupaten. Bekerja sama dengan Pemkab Kotawaringin Barat dan bekerja sama dengan Pemkab Kotawaringin Timur,” jelasnya. (Angga).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY