Pelra Surabaya Alami Keterpurukan Karena Terbentur Regulasi

0
686

Surabaya – Zonadinamika.com. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pelayaran Rakyat (Pelra) Surabaya, M. Yusuf menyebutkan kapal-kapal tradisional di Terminal Kalimas, Pelabuhan Tanjung Perak selama tiga bulan terakhir sepi muatan.

Dia mengatakan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak menjadi faktor sepinya muatan yang berimbas pada menganggurnya kapal-kapal pelayaran rakyat.
“Selain itu, dasar hukum terkait pelayaran penerbitan sertifikat kecakapan pelaut MPR (mualim pelayaran rakyat)/ JMPR (juru motor pelayaran rakyat) sehingga kapal kita kekurangan perwira nahkoda,” ungkap Yusuf kepada Zonadinamika.com, Senin(12/10).

Berdasarkan data DPC Pelra Surabaya menyebutkan, adanya penurunan jumlah kunjungan kapal Pelra hanya tinggal 30 unit di Terminal Kalimas, Pelabuhan Tanjung Perak. Padahal, pada awal 2000-an jumlah kapal menyentuh 50 unit kapal.

Yusuf menjelaskan, seiring adanya penggantian pejabat di jajaran Syahbandar Utama Tanjung Perak, dihentikan pelayanan penerbitan sertifikat kecakapan pelaut MPR sebagai nahkoda/ JMPR sebagai kepala kamar mesin yang menjadi persyaratan dalam pengawakan kapal layar motor (KLM) sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Perhubungan Laut UM 008/20/9/DJPL-2-2012 tentang Pengawakan.

“Dengan alasan tidak ada blanko dari pusat. Hal ini mengakibatkan armada Pelra kekurangan perwira nahkoda dan KKM khususnya wilayah Jawa Timur (Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi),” jelasnya.

Apabila permasalahan ini dibiarkan tanpa ada solusi, menurut Yusuf, maka armada Pelra tinggal menunggu waktu akan berhenti beroperasi. “Kami tidak mengharapkan seperti itu, mengingat program Pemerintah di bidang Maritim, pelayaran rakyat masuk dalam program revitalisasi,” tegasnya.

Padahal berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY68/1/5-86 tanggal 1 Juli 1986 tentang Surat Kecakapan Mualim/Juru Motor Pelayaran Rakyat, disebutkan Syahbandar Utama Tanjung Perak diberi kewenangan melaksanakan diklat dan menerbitkan Surat Kecakapan Pelaut MPR/ JMPR.

Menanggapi keluhan DPC Pelra Surabaya, Didi Supriyadi Kepala Seksi Kepelautan Syahbandar Utama Tanjung Perak mengungkapkan bahwa selama ini kegiatan Pelayaran Rakyat mengacu pada undang-undang pelayaran lama, yakni UU No.21 Tahun 1992. Situasi tersebut akan semakin menyudutkan pelayaran rakyat. Apalagi, pelayaran rakyat juga harus menanggung berbagai persoalan seperti minimnya dukungan dana dari pihak perbankan.

“Terbatas dan kurangnya profesionalnya sumber daya manusia maritim yang ada dengan UU No.17 Tahun 2008 (UU Pelayaran baru) sudah tidak relevan lagi jika Syahbandar menerbitkan Surat Kecakapan Pelaut MPR/ JMPR,” katanya ditemui pekan lalu.

Ia menjelaskan, UU Pelayaran lama pun juga menyebutkan bahwa Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berwenang menggelar diklat pelaut ANT/ATT Tingkat I-V.
“Jadi ada institusi yang mendidik dan melatih. Serta ada institusi yang memberikan sertifikat,” jelasnya.

Atas permasalahan tersebut, Syahbandar Utama Tanjung Perak telah meminta arahan kepada Direktoran Jenderal Perhubungan Laut telah berkirim surat sebanyak dua kali. Perihal dasar hukum yang mengatur pengawakan Kapal Layar Motor dan Sertifikat MPR/ JMPR Pelayaran Rakyat. Didi mengaku hingga kini belum ada pentunjuk lebih lanjut dari Dirjen Hubla.

“Sementara teman-teman Pelra saat ini butuh dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika terjadi sesuatu akan banyak kesalahan jika penerbitan sertifikat MPR/ JMPR dipaksakan,” imbuhnya.

Guna pemenuhan profesionalnya sumber daya manusia maritim di pelayaran rakyat, menurut Didi, wajib diselenggarakan oleh badan diklat kepelautan yang mendapatkan pengesahan (approval) dari Dirjen Hubla. Adapun approval itu yakni standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan , standar pembiayaan, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.

“Kalau Pelra tidak perlu diklat lah, cukup kursus. Dengan berbekal surat lulus, maka Syahbandar menerbitkan surat kecapakan MPR/ JMPR,” tandas Didi.

(Icsan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here