Setiap Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Harus Melalui Musrembangdes

0
84

KARAWANG,Zonadinamika.Com. Ketahanan pangan Nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.Karawang merupakan lumbung padi terbesar oleh karena itu karawang mendapatkan julukan lumbung padi. Agar Karawang terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

 

Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Hj.Yayat. mengatakan,”Kelompok yang mengajukan proposal kegiatan LPM, PUPM, LDPM dan LAPM harus melalui Musrembangdes, hasil musrembangdes diserahkan ketingkat Kecamatan lalu di serahkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemda karawang, dari OPD terkait lalu ketingkat propinsi dan berahir di pemerintah Pusat.” Ungkapnya di ruang kerjanya, Rabu (15/03/2017) pada zonadinamika.com

 

Lebih lanjut Hj.Yayat. “ Jadi pengajuan proposal LPM, tempat atau lahan yang diajukan oleh pemohon LPM harus atas nama kelompok, kalau lahan tersebut bukan atas nama kelompok maka tidak akan mendapatkan dana bantuan LPM meski anggarannya ada, jadi anggaran tidak terserap.” Tegasnya

 

Berdasarkan Keputrusan Menteri Pertanian Nomor: 05/KPTS/KN.130/K/02/2016 tentang pedoman teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2016, kriteria dan penentuan  calon kelompok yang akan menjadi penerima Dana Bantuan Pemerintah kegiatan LPM merupakan kelompok yang sudah ada/telah eksis, dengan kriteria diantaranya sebagai berikut:

 

  1. Masyarakat yang tergabung dalam suatau kelompok harus memiliki nama kelompok, ketua kelompok dan alamat yang jelas.
  2. Apabila tanah tempat lumbunbg dibangun merupakan tanah yang  dihibahkan maka sudah mempunyai surat hibah yang jerlas dari pihak yang menghibahkan dan ditanda tangani oleh ahli warisnya dengan disaksikan oleh kepala desa yang dibuat diatas kertas bermaterai.

 

Di sisi lain Asep Sukmana sebagai pemerhati pertanian Kabupaten Karawang menjelaskan,  “Hj, Yayat membuat peraturan tersendiri sehingga memberatkan kelompok tani yang akan mengajukan permohonan bantuan, karena yang dijelaskan tidak sesuai dengan dengan keputusan  Menteri Pertanian, diduga Hj. Yayat   ada main dengan kelompok tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) tertentu. Tegasnya pada zonadinamika.com,Rabu (15/03/2017) di kediamannya bilangan Kecamatan Batujaya.

 

( Abdl haris/wasim)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY