SMK Pamor: Antara Uang Siluman dan Hukuman Siswa Bersihin Mushola Bila Tidak Bisa Bayar SPP.

0
600

Karawang-Zonadinamika.com. Dunia pendidikan rentan di mamfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mengeruk keuntungan dari para orang tua siswa, dengan berbagai dalil selalu di halalkan,semata-mata demi uang.

Ketidakpahaman orang tua, sering di mamfaatkan oknum-oknum guru dalam mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

Seperti di SMK Pamor Cikampek, ditemukan tiga orang siswa di wajibkan harus membersihkan tempat Ibadah selama bersekolah di SMK Pamor, siswa tersebut adalah anak yatim, oleh pihak sekolah mewajibkan membersihak Mushola karena tidak mampu bayar SPP.

Hukuman bagi siswa yang tidak mampu yang nota bene anak Yatim untuk membersihkan mushola tersebut hampir berjalan dua tahun.

Peraturan konyol SMK Pamor (Panca Moral) ini membuat sejumlah masyarakat tanda tanya bahkan menganggap pihak sekolah tidak memiliki prikemanusian, dan tidak menunjukkan krakter seorang pendidik.

Ironis seorang anak yatim yang rutin menjalankan hukuman membersihkan mushola sempat di wajibkan membayar SPP sebesar Rp. 1.410.000 dengan alasan aturan gratis tidak berlaku lagi.

Orang tuapun akhirnya membayar dan anak yatim anak tersebut tetap di wajibkan membersihkan Mushola, berbedah dengan temanya yang mendapatkan hukuman, tetap di gratiskan.

Ketika Wartawan Zonadinamika mempertanyakan akan peraturan gila oleh pihak SMK Pamor Cikampek, akhirnya uang SPP anak yatim tersebut di kembalikan pada orang tua siswa.

Budi Endarto,S.Pd, MM Kepala Sekolah SMK Pamor Cikampek didampingi tiga orang guru ketika di klarifikasi di ruang kerjanya 12/10, mengaku terjadinya kewajiban bahwa anak yatim harus bayar hanya karena misscomunikasi antara orang tua siswa dengan guru.

“Saya sudah dengar kabar tersebut, dan itu hanya karena miscomunikasi saja antara orang tua siswa dan guru, makanya saya perintahkan untuk di kembalikan” katanya.

Disinggung bahwa SPP sudah di tanggung pemerintah melalui program dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Budi Endarto berdalih, bahwa Pamor adalah sekolah swasta murni.

“Pamor ini swasta murni, bantuan dari pemerintah tidak cukup membiayai kebutuhan sekolah, makanya kami menwajibkan orang tua siswa punya tanggungjawab, baik itu melalui sumbangan pendidikan, makanya kami wajibkan siswa bayar SPP tiap bulanya,Program membantu siswa tidak mampu pun  tetap kita laksanakan” tambahnya.

Dugaan rawanya tarikan dana siluman dari orang tua siswa , sepertin dana pembangunan, Budi Endarto menampik, bahwa SMK Pamor tidak memungut biaya pembangunan. “Kita tidak memungut biaya pembangunan, apa yang kita bangun,bangunan gedung kita masih bagus koh”.

Ketika di pertegas dengan bukti kwitansi senilai  Rp.1.209.000, untuk pembayaran yang disingkat UP, Budi berdalih bahwa itu bukan untuk pembayaran pembangunan, itu hanya sebagai uang pangkal (UP).

Ironisnya, di luar Rp.1.209.500, tiap siswa wajib membayar, seperti uang praktek setahun Rp.600.000, OSIS Rp.325.000, SPP tiap bulan.

UP yang disebut sebagai uang pangkal inilah yang disinyalir sebagia uang siluman,sementara orang tua siswa mengatakan bahwa tulisan di kwitansi dengan kata UP tersebut adalah uang pembangunan yang wajib di bayarkan siswa. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here