Demi Capai Ambisi, Sarjana Karbitan Dengan Dugaan Ijaza Aspal Merebak di Pemkab Karawang.

0
160

KARAWANG-Zonadinamika.com. Demi mencapai ambisi jabatan atau pangkat di Lingkungan pemkab Karawang, berbagai ,macam cara ditempuh, baik dari dugaan suap hingga pemesanan gelar sarjana pada sebuah perguruan tinggi.

HDap salah seorang PNS yang mengungkap dugaan praktek penjualan Ijaza S1 ini mejadi dimusuhin teman sejawatnya karena merasa borok para PNS lainya diungkap ,sehingga rencana pengajuan naik pangkat tersendat.

HDap mantan mahasiswa yang gagal mendapatkan Ijazah karena tidak sanggup membayar biaya Rp.20 Juta sepertinya yang di mintakan pihakkampus, membeberkan,bahwa proses perkuliahan rekan-rekanya telah bertentangan dengan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor  109  tahun 2013, karena mereka hanya belajar jarak jauh, sikripsi pun pesanan dari kampus,mahasiswa hanya di suruh minta  milih judul,dosen pembimbingpun tidak mereka kenal dan tidak ada Kuliah Kerja Nyata (KKN), semua terimah beres dari STIE.terang HDap.

Sarjana atau ijazah Abal-abal itu kini merebak di lingkungan dinas pendidikan karawang, kuliah di tempuh dengan jarak jauh,sementara, Penegasan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor  109  tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi,pada Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan  Menteri  ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 24 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikarenakan, kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh PTS pada Sabtu-Minggu adalah ilegal karena sarat penyederhanaan dan pemadatan mata kuliah.

“Itu hanya modus dari perguruan tinggi untuk cari mahasiswa, bahkan bisa jadi untuk taktik jual beli ijazah,” kata Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta III Prof Ilza Mayuni pada wartawan beberapa waktu lalu.

Prof Ilza Mayuni, perna menegaskan, bahwa kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh PTS pada Sabtu-Minggu adalah ilegal karena sarat penyederhanaan dan pemadatan mata kuliah.

Menurut dia, banyak Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kelas Sabtu-Minggu sebagai strategi dalam upaya untuk menarik minat calon mahasiswa namun tidak bertanggung jawab pada kualitasnya.

Sedikitnya data 6 orang Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Karawang tersebut berada di kantor redaksi Zonadinamika.com, Sebut saja Eti, dan Siti,pengawai ini di duga keras memiliki Ijaza S1 (sarjana ekonomi) yang di sebut-sebut dari perguruan tinggi STIE Bekasi.

Eti dan Siti Cs secara administrasi tercatat sebagai mahasiswa di Kopertis, namun dicurigai tercantumnya nama tersebut disinyalir hasil rekayasa.Perkuliahanpun di tempu jarak jauh,waktu perkuliahan Sabtu minggu.

Setelah kasus ini mencuat, Siti yang bekerja di lingkungan dinas pendidikan hingga berita ini di turunkan belum berhasil di konfirmasi, namun memerintahkan anaknya seorang polisi yang mengaku bertugas di Mabes Polri untuk ketemu wartawan.

Namun Lewat perbincangan wartawan dengan anaknya bahwa ibunya adalah mahasiswa Tribuana dengan gelar S1 managemen ekonomi, ditambahkan, bahwa ibunya kuliah sejak 2015, berbedah dengan data kopertis Tribuana bahwa Siti kuliah sejak maret tahun 2010.

 Sama halnya dengan Eti,ketika di konfrimasi pesan singkat via WA tidak menjawab.

Infromasi sarjana karbitan juga mengarah pada Yayat yang memiliki gelar S2, namun yang bersangkutan ketika di konfrimasi via WA, beliau membantah, bahwa dirinya tidak alumni STIE.

Anita Novialumi,SE.MM pembantu ketua Tribuana,ketika di konfrimasi di ruang kerjanya oleh Zonadinamika.com, menampik bahwa pihaknya tidak lagi membuat kuliah jarak jauh sejak tahun 2010. “Kita sudah tidak menyelenggarakan kuliah jarak jauh,karena dilarang oleh pemerintah”.

Ditanya soal keberadaan para mahasiswa yang belajar jarak jauh dan berada di Karawang, Anita membantah, bahkan bila itu ada maka Ijaza S1 tersebut akan di cabut.jawabnya.

Ketika Zonadinamika.com untuk melakukan cek terhadap data salah seorang sarjana jebolan Universitas Tribuana yang di wisudah bulan maret dan pengesahan Ijazah pada Agutus 2017, sarjana S1 bernama Siti  tersebut tercatat sebagai mahasiswa sejak tahun 2010 .

“Ya nama orang ini ada dan terdaftar sejak tahun 2010, dan sebenarnya ini dulu sudah mau DO, karena terlalu sering cuti” terang Anita.

Suroyo pejabat petinggi STIE kepada Zonadinamika.com di ruang kerjanya menegaskan,  kalau mempermasalhkan Ijaza ibu Siti karena tidak memiliki izin belajar itu adalah kesalahan mahasiswa,di kampus kami,setiap mahasiswa masuk di korlap kopertis atau laporan . perkara kuliah jarak jauh bagian akademik yang tahu, dulu sebebelum tahun 2014,kelas jauh itu masih diperbolehkan, disebut kelas satelit,kita akuin perna kita buka, namanya kelas jauh itu konotasi di luar wilayah kopertis yang bersangkutan.

Terkait baru diproses Ijaza bu Siti,karena sebelumnya STIE Tribuana masih akreditasi C,begitu status akreditas B baru proses,karena syarat untuk penyesuaian bagi PNS harus akreditas B.

Soal kuliah jarak jauh hingga sekarang juga masih boleh yang disebut sistem PJJ dengan sistem internet,kalau wilayah kopertis wilayah IV,jadi kalau kita buka sejabar banten, selagi kita minta izin dari kopertis tidak masalah.

Ditanya soal KKN, Suroyo menegaskan, bahwa semua kampus tidak harus KKN,itu tergantung kurikulum,dana KKN itu bisa melalui seminar.

Kalau Ijaza mereka di tolak oleh pimpinan mereka,biarin saja, dan bila perlu susuh pimpinan mereka mengirim surat pada kampus, apa yang mereka butuhkan,kita akan siapkan,satu hari pun langsung kita jawab tidak makan waktu lama terang Soroya yang mengaku sebagai pembina IPJI. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here