Dugaan Rekayasa Penerbitan Ijazah S1 di STIE Tribuana Bekasi Semakin Jelas

0
132
gerung stie tribuana bekasi

BEKASI-Zonadinamika.com. Penegasan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor  109  tahun 2013 Tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi,pada Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan  Menteri  ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 24 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agaknya untuk STIE Tribuana,larangan tersebut tidak berlaku, buktinya terungkap data mahasiswa STIE Tribuana bernama Siti H, seorang PNS di Karawang menjadi pusing tujuh keliling, selain ijazah tersebut sangat diragukan proses perkuliahanya,juga menjadi penghambat menggapai harapan dalam pengajuan pangkat, sebeb menurut sumber, Siti mendapatkan Ijazah S1 (Sarjana Ekonomi) dari perguruan tinggi STIE Tribuana tidak melalui prosedur perkuliahan yang benar.

Siti Cs secara administrasi tercatat sebagai mahasiswa di Kopertis, namun dicurigai tercantumnya nama tersebut disinyalir hasil rekayasa.Perkuliahanpun di tempu jarak jauh,waktu perkuliahan Sabtu minggu.

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta III Prof Ilza Mayuni, perna menegaskan, bahwa kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh PTS pada Sabtu-Minggu adalah ilegal karena sarat penyederhanaan dan pemadatan mata kuliah.

Menurut dia, banyak Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kelas Sabtu-Minggu sebagai strategi dalam upaya untuk menarik minat calon mahasiswa namun tidak bertanggung jawab pada kualitasnya.

.HDap salah seorang PNS yang mengungkap dugaan praktek penjualan Ijaza S1 ini mejadi dimusuhin teman sejawatnya karena merasa borok para PNS lainya diungkap ,sehingga rencana pengajuan naik pangkat tersendat.

HDap mantan mahasiswa yang gagal mendapatkan Ijazah karena tidak sanggup membayar biaya Rp.20 Juta sepertinya yang di mintakan pihakkampus, membeberkan,bahwa proses perkuliahan rekan-rekanya telah bertentangan dengan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor  109  tahun 2013, karena mereka hanya belajar jarak jauh, sikripsi pun pesanan dari kampus,mahasiswa hanya di suruh minta  milih judul,dosen pembimbingpun tidak mereka kenal dan tidak ada Kuliah Kerja Nyata (KKN), semua terimah beres dari STIE.terang HDap.

Setelah kasus ini mencuat, Siti yang bekerja di lingkungan dinas pendidikan hingga berita ini di turunkan belum berhasil di konfirmasi, namun memerintahkan anaknya seorang polisi yang mengaku bertugas di Mabes Polri untuk ketemu wartawan.

Namun Lewat perbincangan wartawan dengan anaknya bahwa ibunya adalah mahasiswa Tribuana dengan gelar S1 managemen ekonomi, ditambahkan, bahwa ibunya kuliah sejak 2015, berbedah dengan data kopertis Tribuana bahwa Siti kuliah sejak maret tahun 2010.

Anita Novialumi,SE.MM pembantu ketua Tribuana,ketika di konfrimasi di ruang kerjanya oleh Zonadinamika.com, menampik bahwa pihaknya tidak lagi membuat kuliah jarak jauh sejak tahun 2010. “Kita sudah tidak menyelenggarakan kuliah jarak jauh,karena dilarang oleh pemerintah”.

Ditanya soal keberadaan para mahasiswa yang belajar jarak jauh dan berada di Karawang, Anita membantah, bahkan bila itu ada maka Ijazah S1 tersebut akan di cabut.jawabnya.

Ketika Zonadinamika.com untuk melakukan cek terhadap data salah seorang sarjana jebolan Universitas Tribuana yang di wisudah bulan maret dan pengesahan Ijazah pada Agutus 2017, sarjana S1 bernama Siti H tersebut tercatat sebagai mahasiswa sejak tahun 2010 .

“Ya nama orang ini ada dan terdaftar sejak tahun 2010, dan sebenarnya ini dulu sudah mau DO, karena terlalu sering cuti” terang Anita.

Suroyo pejabat petinggi STIE kepada Zonadinamika.com di ruang kerjanya menegaskan,  kalau mempermasalhkan Ijazah ibu Siti karena tidak memiliki izin belajar itu adalah kesalahan mahasiswa,karena memang setiap PNS kalau mau kuliah lagi, harus ada izin belajar dari pimpinanya.

Perkara kuliah jarak jauh bagian akademik yang tahu, dulu sebebelum tahun 2014,kelas jauh itu masih diperbolehkan, disebut kelas satelit,kita akuin perna kita buka, namanya kelas jauh itu konotasi di luar wilayah kopertis yang bersangkutan.

Terkait baru diproses Ijazah bu Siti,karena sebelumnya STIE Tribuana masih akreditasi C,begitu status akreditas B baru proses,karena syarat untuk penyesuaian bagi PNS harus akreditas B.

Soal kuliah jarak jauh hingga sekarang juga masih boleh yang disebut sistem PJJ dengan sistem internet,kalau wilayah kopertis wilayah IV,jadi kalau kita buka se-Jabar Banten, selagi kita minta izin dari kopertis tidak masalah.

Ditanya soal KKN, Suroyo menegaskan, bahwa semua kampus tidak harus KKN,itu tergantung kurikulum,dana KKN itu bisa melalui seminar.

Kalau Ijazah mereka di tolak oleh pimpinan mereka,biarin saja, dan bila perlu susuh pimpinan mereka mengirim surat pada kampus, apa yang mereka butuhkan,kita akan siapkan,satu hari pun langsung kita jawab tidak makan waktu lama terang Suroya yang mengaku sebagai pembina IPJI. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here