Denda Derek di Duga Azas Mamfaat Cari Keuntungan Oknum Petugas

0
121
bukti setoran/transfer denda derek ke bank DKI

JAKARTA-Zonadinamika.com. Azas mamfaat mencari keuntungan dari pelanggar jalan lalu lintas yang bertopengkan peraturan daerah (PERDA) sangat berpeluang besar. Dinas Perhubungan Jakarta Pusat dan Bank DKI diduga telah berkolaborasi untuk melakukan tindak pidana dugaan pembohongan publik.

Kepala Operasi Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Agustinus Fabian ketika berbincang-bincang dengan wartawan terkait Perda no 3 tahun 2012 yang dirubah dengan Perda nomor 1 tahun 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar kewenangan kehormatan Dinas Perhubungan untuk memberikan sanksi penderekan unit mobil pada kasus parkir sembarangan.

Seharusnya digunakan Dinas Perhubungan Jakarta Pusat untuk bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan raya khususnya di wilayah DKI Jakarta, tegasnya.

Dengan Perda tersebut Agustinus berharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran parkir sembarangan di sekitar jalan raya yang terdapat rambu lalu lintas dilarang parkir.

Namun pada kenyataannya, Perda tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum Dishub Jakarta Pusat untuk melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri mencari keuntungan dari pelanggaran tersebut.

Modus operandinya, Dishub Jakarta Pusat bekerjasama dengan Bank DKI dengan cara meminta pemilik kendaraan ( mobil ) yang terkena sanksi penderekan untuk mentransfer sejumlah uang denda ke virtual accout Dishub dengan No VA 9910002986190620.

Sedangkan besar dendanya tergantung lamanya mobil tersebut berada di tempat parkir mobil dengan posisi roda depan digembok. Denda perhari 500.000/unit.

” Denda tersebut sudah sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2012 yang dirubah dengan Perda nomor 1 tahun 2015 dan tentang tindakan penderekan bagi pengguna jalan raya yang parkir sembarangan juga sudah sesuai dengan Perda tersebut ” kata Agustinus Fabian ketika ditemui di ruang kerjanya.

Sementara itu, staf penegakan hukum Dinas Perhubungan Nesbudi D, mengatakan ” di dalam struk bukti pembayaran virtual account dari Bank DKI milik bapak Suparjo itu adalah benar dan itu merupakan system” ” Dan itu merupakan retribusi daerah dan bukan merupakan denda.” kata Nesbudi selanjutnya ketika team investigasi menanyakan apakah denda pelanggaran lalin tidak dimasukkan ke kas negara melalui Bank BRI? (lissa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here