Usut Tuntas Dugaan Korupsi , Puluhan Mahasiswa GMNI Kota Medan Berorasi Depan Gedung PTPN III

0
482

Medan,Zonadinamika.com. Jumat, 30 Oktober 2015 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI Kota Medan) Wilayah Sumatera Utara. Sebut sang orator Bahwa menyadari Kasus korupsi sudah menjadi polemik rumit dan berjemaah disetiap instansi pemerintahan di negeri ini baik lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN.

Sebagai organisasi social control yang anti pada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat maka kami mengecam kebijakan pemerintah yang tidak cermat dalam mewujudkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan manakalah diperuntuhkan untuk kesejahteraan rakyat seperti Korupsi yang sedang melanda negri ini.

Bahwa Perekonomian Negera Republik Indonesia belakangan ini mengalami keterpurukan, yang patut diduga terjadinya hal tersebut diakibatkan dari Pendapatan negara yang kurang memadai dan atau tidak sesungguhnya benar sebagai mana adanya, yang bersumber dari pendapatan sektor Perpajakan.

Perpajakan di Negara Republik Indonesia dalam Penerapan nya, sering dijadikan arena Korupsi, baik dilakukan oleh wajib pajak maupun Pihak Perpajakan itu sendiri.Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pendapatan Negara Republik Indonesia, wajib dilakukan Pemantauan yang aktif, demi menghindari terjadinya Praktek-praktek Korupsi serta Pelanggaran hukum dan undang undang.

Termasuk Perpajakan yang akan berakibat langsung terhadap kerugian negara. Bahwa PTPN III sebagai pihak yang memangku kewajiban Pajak yang Berpotensi Positif sebagai sumber Pendapatan Negara Republik Indonesia.

Segala sesuatu yang mengakibatkan Kerugian Negara wajib segera ditindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa, Kesalahan dan atau hal lain yang dalam laporan pajak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana Perpajakan yang perlu tindakan hukum dan sanksi yang segera di selesaikan.

Dalam PelaksanaanNya, sebagai wajib pajak harus melaporkan secara benar dan bertanggung jawab semua Perhitungan Pajak yang terbeban kepada Perjakan sesuai waktu yang ditetapkan, Sebut Lorenza Sianturi sebagai Pimpinan Aksi.

Orator, Effendi Naibaho menyampaikan beberapa point yang Diduga PTPN III banyak melakukan kesalahan Koreksi Pajak, Sebagaimana dalam Temuan

“LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU” yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Kegiatan “Pemeriksaan Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2011 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)”.

Dangan Nomor : 68/LHP/XV/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 serta dalam Laporan Keuangan PTPN III tahun 2012,Laporan keuangan PTPN III tahun 2013, Laporan keuangan PTPN III tahun 2014, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR-RI tanggal 15 – 17 Pebruari 2015, yang Mengakibatkan Kerugian Negara.

Dan Perlu diadakan Koreksi Ulang dan Pemeriksaan Pembukuan dari mulai Unit Usaha, distrik sampai ke Pusat. Guna mengetahui kebenaran pembukuan untuk wajib pajak yang benar yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan Negara Republik Indonesia. Dalam pernyataan sikap para Demonstran menyebutkan;

PTPN III BELUM MELAKUKAN Koreksi Fiskal sebesar Rp. 230.215.045.372,00 Perhitungan PPh badan yangdiduga telah merugikan Negara Republik Indonesia sebesar 57.553.761.343,00.

PTPN III TIDAK MELAKUKAN koreksi fiskal sebesar Rp. 4.412.959.036,00 beban Bank (Rekening 4291105) yang diduga Merugikan Negara RI sebesar 1.103.239.759,00.

PTPN III TIDAK MELAKUKAN Koreksi Positif sebesar Rp. 4.498.597.403,00 beban penyesuaian PPn (Rekening 92938) yang diduga telah Merugikan negara RI sebesar Rp. 124.649.370,75

PTPN III TIDAK MELAKUKAN koreksi positif sebesar Rp. 52.607.555.785,00 beban dalam bentuk Natura, yang diduga telah merugikan Negara RI sebesar 13.151.888.946,2

PTPN III TIDAK MELAKUKAN Koreksi positif sebesar Rp. 60.429.553.695,00 beban pensiunan Pegawai yang diduga telah merugikan Negara RI sebesar 15.107.388.423,75

PTPN III TIDAK MELAKUKAN Koreksi Positif sebesar Rp. 36.025.165.626,00 beban Iuran sumbangan dan biaya lain (Rekening 420 dan 429) yang diduga telah merugikan Negara RI sebesar 9.006.291.406,50

PTPN III TIDAK MELAKUKAN Koreksi Positif sebesar Rp. 6.808.509.347,00 beban asuransi selain jamsostek (PPh badan) yang diduga telah merugikan negara RI sebesar 1.702.127.336,75

PTPN III SALAH DALAM PERHITUNGAN komponen Penghasilan karyawan di kantor Direksi PTPN III sehingga terjadi kekurangan setor PPh pasal 21 sebesar Rp. 492.536.450,00 dimana hal ini juga patut di duga telah merugikan Negara RI

PTPN II TIDAK MEMUNGUT PPN atas penjualan Karet Jenis Block Skim Rubber (BSR) Rp. 2.396.250.000 yang diduga telah merugikan Negara RI sebesar 239.625.000,00 Terjadi kekurangan Bayar PPN kredit atas masukan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 497.345.093,00 yang patut di duga merugikan negara RI

Diduga PTPN III Mark-up anggaran IURAN baik sumbangan wajar maupun sumbangan tidak wajar yang mengakibatkan kerugian Negara Rp. 19 Myliar Bahwa diduga, Sumbangan atau CSR tidak semuanya Benar Terealisasi kepada Masyarakat serta Kode: MP 03511111 Tambahan Biaya Iuran dan Sumbangan doble pembayaran dalam 1 tahun anggaran. Bahwa diduga, Kerugian Negara Telah terjadi dan dilakukan oleh pihak PTPN II

Bahwa diduga terdapat pembayaran biaya Kunjungan Wakil Menteri Pertanian 2011 Kode: KA 18090311 yang menjadi beban pengeluaran dana pada PTPN III dengan nominal yang cukup besar 493.000.456,- Kami menilai hal ini kurang wajar, sebab menurut sepengetahuan kami biaya perjalanan dinas Menteri di Negara RI sudah masuk dalam beban APBN.

Untuk itu kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Medan menyimpulkan adanya dugaan Korupsi serta iuran sumbangan tidak wajar tunggakan Pajak PPh, PPn dalam Koreksi Fiskal Positif maupun Koreksi Fiskal Negatif serta iuran sumbangan tidak wajar yang berpotensi merugikan keuangan Negara Rp. 173 Myliar.

Beberapa tuntutan Mahasiswa tersebut meminta KPK, dan Aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di PTPN III serta Presiden agar mencopot Menteri BUMN dan Direktur PTPN III serta Perusahaan lain yang tidak membayar Pajak yang merugikan keuangan Negara pada APBN. Sehingga perekonomian Negara semakin terpuruk

Menanggapi Aksi Mahasiswa tersebut, SUDIRMAN ZILIWU sebagai Sekjen GMPK Sumatera Utara anak buah Bibit Samad Rianto saat di konfirmasi berharap kepada Seluruh elemen Mahasiswa dan Masyarakat para penggiat Anti Korupsi agar melakukan social control terkait polemik indikasi korupsi yang semakin menggurita di NKRI.

Sebutnya agar sama-sama kita Perangi apapun jenis korupsi yang berefek pada kerugian Negara. Terkait aksi Mahasiswa yaitu GMNI Kota medan di Sektor BUMN “PTPN III” adalah langkah-langkah memerangi korupsi. Kita mendukung apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa dan supaya persoalan tersebut segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Begitupula ditempat terpisah, Wakil Ketua KNPI Sumut TUREDO SITINDAON, SH angkat bicara terkait persoalan indikasi korupsi yang disuarakan oleh GMNI Kota Medan pada PTPN III, meminta agar segera merekomendasikan kepada KPK terkait dugaan korupsi tesebut; dan seluruh jajaran instansi pemerintah pusat agar betul-betul melakukan pengawasan pada BUMN tersebut.

Para mafia pajak maupun kronik-krinik yang dengan sengaja melakukan praktek korupsi di PTPN III harus di berantas, tuturnya perekonomian Indonesia semakin terpuruk oleh karena banyaknya perusahan yang tidak membayar pajak sehingga cita-cita untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dalam kurung waktu dekade ini.

(tim)

TIDAK ADA KOMENTAR