Direktur Bina Produksi dan Alkes Kemenkes Jadi Pengecut?

0
446

Jakarta, Zonadinamika.com. Drg. Arianti Anaya,MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Alat Kesehatan sepertinya jadi pengecut, setelah di beberkan sepat terjang sebuah pengusahan yang sempat di belahnya terkait peredaran alkes jenis VP. SHUNT FUJI SET yang sudah pengantongi izin, kini Sang direktur Direktur Bina Produksi dan Alkes Kemenkes ini akhrinya tutup mulut.

Aksi peredaran alkes tanpa izin edar tesebut mennyenot miliaran rupiah, oleh PT.Nitra sebagai perusahaan distributor kefarmasian yang ditenggarai kuat tidak memiliki izin edar, sebagaimana diberitakan oleh media ini, mendapat tanggapan dari Drg. Arianti Anaya,MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Alat Kesehatan.

Melalui suratnya yang ditujukan kepada redaksi situs berita online zonadinamika.com dengan No ps.02.01/III/1217/um/2015 tertanggal 22 Juni 2015, pada poin 2 mengatakan, Produk alat kesehatan yang dimuat oleh zonadinamika.com pada tanggal 23 Mei 2015 dengan tajuk “PT. Nitra Diduga Edarkan Alkes Ilegal ke Sejumlah Rumah Sakit”, sudah mendapat izin edar dari Kementerian tanggal 13 Maret 2015.

Dua kali surat mengirimksn surat konfirmasi langsung tidak ada jawaban Drg. Arianti Anaya,MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Alat Kesehatan, Maka patut diduga oknum Kementerian Kesehatan Kefarmasian telah bermain di balik layar.

Berdasarkan data yang miliki redaksi zonadinamika.com, rumah sakit yang menampung alkes jenis VP. SHUNT FUJI SET tersebut di antaranya: RS FATMAWATI, RS PON, RS RSCM, RS PELNI, RS PERSABATAN dan sejumlah RS di Jawa Timur.

Sebuah lembaga masyarakat yang berkedudukan di Jakarta, kepada media ini mengatakan, akan bersatu menuntaskan kasus peredaran alkes ini hingga sampai tuntas dan melaporkannya pada pihak terkait.

“Kita bersatu paduh tuntaskan kasus ini, sebab tindakan oknum pengusaha ini sudah melakukan pembodohan pada masyarakat, dan setelah kami pelajari berkas ini, kami menduga ada oknum-oknnum dari lingkungan kesehatan yang terlibat, dan kasus ini akan kita teruskan pada rana hukum nantinya” tegas salah seorang LSM yang masih di rahasiakan namannya.

Seraya menengaskan,Drg. Arianti Anaya,MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Alat Kesehatan jangan jadi pengecut, setelah awalnya beliau mengatakan, bahwa pengusaha tersebut telah mengantogi izin edar.

“Dalam penjelasan surat beliau ini, layak dipertanyakan, ada apa hingga nekat mengaku bahwa pengusaha sudah mengantongi izin? Sementara menurut dokumen ini, bahwa pengusaha tersebut sudah mengedarkan alkes sebelum izin edar tersebut” tegasya.

Sepesifikasi alat kesehatan VP. SHUNT FUJI SET, bentuk alat kesehatan tersebut kecil seperti jarum dan selang yang ditanamkan pada kepala manusia lewat operasi dengan bor medis,guna mengeluarkan kelebihan cairan pada kepala pasien,yang termasuk alat kesehatan golongan steril. diduga keras tidak memiliki ijin edar karena produk tersebut import dari jepang masuk ke indonesia tanpa perubahan ijin merk ataupun hak paten.

Bukan hanya itu saja dari kardus packing alat kesehatan tersebut semuannya menggunakan huruf Jepang dan tidak ada terjemahan, juga tanpa di sertai petunjuk cara pakai,sehingga para dokter tersebut bekerja dengan sistem otodidak yang terindikasi adanya malpraktek.jelas sumber yang notabene mantan karyawan PT.Nitra tersebut.

Efendi dari pihak PT.Nitra yang sempat kebakaran jenggot akibat terkuaknya sepat terjang mereka, kepada wartawan media ini memohon agar dokumen milik mereka yang ada di tangan wartawan di minta jangan sampai beredar ke pihak lain.

Dan sejumlah dokter teriak atas munculnya berita sorotan atas dugaan peredaran alkes yang diduga tanpa mengantongi izin edar tersebut. “ Apa benar PT.Nitra tidak memiliki izin edar terhadap alkes yang kami beli,kalau itu benar, maka kami akan hancur semua, jadi tolong di perjelas dan kami minta copyan izin edarnya” pesan dokter Adin Nulkhasan,Sp.S. kepada sumber.

Dokter yang memangku jabatan sebagai PPK dalam pengadaan alkes di rumah sakit Pusat Otak Nasional (PON). Ini mengeluhkan “Kami ini PNS, bila PT. Nitra belum memiliki izin edar, tolong segerah di urus, bila suatu saat ada teman-teman media atau LSM yang menanyakan, biar kami bisa atasi dengan izin baru tersebut, sebab belum tentu rekan-rekan wartawan dan LSM memiliki bukti pembelian alkes tahun-tahun sebelumnya. kalau tidak saya bisa mati.

Konon kabarnya beberapa waktu lalu, setelah berita dugaan pengedaran alkes tanpa izin edar tersebut muncul kepermukaan, sumber menerima telepon dari sejumlah pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa pihaknya mendapat surat perintah dari pihak PT. Nitra untuk menyimpan dalam gudang alkes tersebut dan dilarang untuk sementara di perjual belikan. Sontak para dokterpun bertanya-tanya ada apa gerangan sehingga alkes tersebut tidak bisa di pakai untuk sementara dan harus di simpan di gudang?.

Iroisnya, sumber mengatakan, selama ini transaksi alkes tersebut dilakukan ke sejumlah dokter ahli bedah secara pribadi bukan secara kelembagaan rumah sakit namun pembayaranya melalui APBD, dan kami menduga selama ini azas mamfaatkan sejumlah dokter, dengan berbisnis alkes tersebut.

“Kami selama ini bingung, saat transaksi alkes selalu berhubungan dengan pribadi dokter ahli bedah, artinya tidak melalui proses pengadaan resmi dengan pihak rumah sakit, tapi kenapa saat pembayaran melalui anggaran pemerintah? Kami menduga ada praktek KKN dalam pengadaan alkes tersebut dan tidak adanya proses tender” terang sumber. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here