Terkait Pengerjaan Kontruksi Perkapalan PT Citra Shipyard Diduga Tipu Cv.Karya Jaya Lestari

0
376

Batam, Zonadinamika.com .Jhonter pemilik CV Karya Jaya Lestari bergerak di bidang kontruksi perkapalan di daerah Tanjung Uncang, menghadapi persoalan dengan fatner kerjanya yang berdampak pada kerugian secara meteril dengan nilai yang fantastis.

Berawal dari perjanjian borongan kerja berdasarkan pembuatan “Invoice” yang memiliki perbedaan yang besar,yang akhirnya menimbulkan perdebatan yang tidak sesuai dengan pada surat Invoice (data terlampir).

Dalam hal ini, Jhanter pada tahun 2013 ke kantor DPRD Kota Batam,atas dugaan penipuan yang di lakukan PT Citra Shipyard ,namun hingga sampai saat ini tidak ada titik terangnya.

Jhanter mengatakan pada awak media ini Senin (19/10/2015), bahwa atas perjanjian borongan kerja pasa l 7 ayat 1 menyatakan, kemajuan kerja merupakan dasar pembuatan “Invoice”atau penagihan pihak kedua yaitu :CV.Karya Jaya Lestari pada pihak pertama:PT Citra Shipyard.

Kenyataannya :Berita acara tersebut tidak pernah di berikan atau di terima pihak kedua CV.Karya Jaya Lestari dan bukti pada Invoice pihak pertama.
Data tabulasi progress kerja yang di buat dengan persi PT Citra Shipyard tidak pernah di berikan kepada pihak kedua.akhirrnya menimbulkan polemik dan merugikan pihak kedua yaitu CV.Karya Jaya Lestari.

Bahwa dengan tidak adanya acuan atau dasar penentuan bobot persentase progress yang di sepakati, maka kedua belah pihak terjadi persoalan hukum yang intinya pihak pertama di nilai sepihak dan semena-mena menentukan progress untuk pihak kedua yang menimbulkan kerugian besar terhadap pihak kedua.

Setiap di tanyakan akan bobot persentase progress itu agar dapat di pakai sebagai dasar pengajuan invoice.kenyataannya, sampai saat ini tidak pernah ada ,dalam hal ini pihak pertama bersikukuh dan harus mereka yang menentukan bobot progress tersebut sesuai dengan ketentuan atau versi pihak pertama dengan mengesampingkan bobot standar yang sebenarnya.

Sampai saat ini tidak ada acuan yang rill atau standarisasi bobot persentase yang sebenarnya,sehingga dengan perbuatan ini pihak kedua merasa tertipu dan di rugikan mencapai Rp.383.730.000-,(tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) jelasnya.

Sementara Notulen rapat komisi IV DPRD kota Batam pada hari Rabu (9/10/2013) dari pukul 14.00wib sampai dengan pukul 16.00 wib bertempat di ruang rapat komisi IV untuk di laksanakan rapat dengar pendapat mengenai persoalan PT Citra Shipyard dengan Subcont yang mengakibatkan tidak di bayarnya gaji pekerja dengan kesimpulan sebagai berikut :

Komisi IV DPRD kota Batam meminta supaya kontrak perjanjian kerja antara PT Citra Shipyard dan subcon tidak menyalahi aturan.

Komisi IV DPRD kota Batam meminta kepada BP Laut supaya bersama-sama melakukan pengawasan atas kegiatan di PT Citra Shipyard dan supaya CV KJL menyurati BP Laut Batam terkait permasalahan tersebut.

Komisi IV DPRD kota Batam meminta hal ini dapat di selesaikan secara mediasi dan atau melalui proses penegakan hukum di sebabkan masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda.(4)Apabila memang harus di selesaikan secara hukum ,

Komisi IV DPRD kota Batam akan merekomendasikan terkait permasalahan ini.(5)Prihal persoalan PT ISC sebagai Subcon PT Citra Shipyard ,karena keterangan yang di peroleh belum lengkap di sebabkan PT ISC tidak hadir.Maka

Komisi IV DPRD kota Batam meminta supaya PT Citra Shipyard mengambil kebijakan tersendiri terkait gaji pekerja yang belum di bayarkan oleh PT ISC.

Komisi IV DPRD kota Batam meminta kepada pekerja untuk membuat proposal perhitungan gaji yang belum di bayar oleh Subcon PT ISC kepada PT Citra Shipyard dan hal ini di setujui oleh HRD PT Citra Shipyard untuk di sampaikan kepada pimpinan PT Citra Shipyard.

Komisi IV DPRD kota Batam meminta kepada Dinas Tenaga kerja kota Batam agar segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap PT Citra Shipyard terkait permasalahan nya CV.KJL.

Sampai berita ini di terbitkan pihak HRD PT Citra Shipyard belum berhasil di temui untuk memperoleh informasi yang sebenarnya.Sangat di sayangkan perkara ini sejak dari tahun 2013 sampai saat ini belum ada ujung penyelesaiannya meski sudah di tangani DPRD kota Batam.

(SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here