Disnaker Batam Berdalih”Perjanjian TKA PT Cladtek Bukan di Indonesia”

Batam, Zonadinamika.com,Nasib para pekerja TKA di Indonesia khususnya di kota Batam menjadi polemik besar bahkan tidak akan pernah berakhir.Ternyata selama ini para TKA tidak pernah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan apalagi jaminan sosial atau di sebut jamsostek.Pemberlakuan peraturan pemerintah serta undang-undang tentang ketenaga kerjaan maupun surat keputusan menteri bagi pekerja TKA di kota Batam legalitas hukumnya sangat di pertanyakan.

Bahkan Disnaker kota Batam sepertinya tidak bisa mencampuri ruang lingkup setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA.Bahkan kesejahteraan para TKA yang di pekerjakan di kota Batam tidak ada jaminan hukum untuk mendapatkan ansuransi maupun jamsostek,seperti jaminan kecelakaan ,pemeliharaan kesehatan,jaminan hari tua maupun ansuransi kematian.

Hal ini terlihat salah satu karyawan PT Cladtek bernama Natarajan Thulukanam jatuh sakit hingga berobat dan menjalani okname di rumah sakit Elisabeth harus menanggung biaya sendiri mencapai Rp.24.000.000,-Akibat dia melakukan klaim kuwitansi ke perusahaan PT Cladtek untuk mendapatkan biaya pengganti ,pihak perusahaan melakukan pemutusan Hubungan sepihak (PHK).Dalam kasus ini Disnaker kota Batam terlihat berdalih bahwa “perjanjian kerja TKA ,tidak di lakukan di Negara kesatuan RI”sehingga Disnaker kota Batam melepaskan tanggung jawab bukan ranah hukum di Indonesia ,melainkan perjanjian kerja dari Negara asal tersebut.

Jal Friman kasi pengawasan dan penindakan Disnaker kota Batam saat menghubungi media ini melalui ponsel selulernya pada hari Selasa tanggal 29 September mengatakan dengan tegas “Bahwa kasus TKA di PT Cladtek atas nama Natarajan Thulukanam tidak dapat diproses di Indonesia.Karena perjanjian kerjanya bukan di buat di Indonesia melainkan di Dubai.Saya sudah konfirmasi dengan manejemen HRD PT Cladtek Batam bahwa mereka mengatakan Penggajian/pengupahan para TKA yang di pekerjakan di PT Cladtek bukan di Batam langsung melainkan transfer dari Negara asal TKA.Bahkan pihak perusahaan mengatakan gaji yang di bayarkan setiap bulannya kepada para TKA sudah mencakup biaya keseluruhan ,termasuk jaminan kesehatan pekerja TKA,ansuransi jiwa dan lain-lain.

Menurut saya untuk penyelesaian kasus tersebut seperti biaya perobatan di rumah sakit Elisabeth yang di tanggung sendiri pihak pekerja ,serta sisa kontrak kerja yang belum di bayarkan PT Cladtek semua berpulang kepada perjanjian awal.Kalau perjanjian kerjanya di buat di Negara asalnya seperti di Dubai silahkan di selesaikan di sana.Memang benar setiap perusahaan di Batam yang mempekerjakan TKA pihak perusahaan di wajibkan melapor kegiatannya ke kantor Disnaker kota Batam,tetapi bukan ada kaitannya dengan perjanjian TKA yang di maksud.

Buktinya pihak TKA saat pengurusan IMTA di Batam tidak pernah di permasalahkan selama ini prihal menyangkut segala kesejahteraan para pekerja TKA ,apalagi ansuransi maupun Jamsostek.Saya belum pernah melihat bagaimana bunyi perjanjian kerjanya,pada intinya PT Cladtek sudah menjelaskan perjanjian kerja di buat bukan di Indonesia melainkan di Dubai,dan gaji para TKA yang di bayarkan setiap bulannya sudah mencakup biaya keseluruhan,jelasnya.

Dalam kasus ini sepertinya pemerintah Indonesia harus lebih jeli memahami butir-butir yang tertulis seperti tertuang dalam “surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor : 67/MEN/IV/2004 tentang pelaksanaan program jamsostek bagi ketenaga kerja asing.Sementara di dalam peraturan menteri nomor PER.02/MEN/III/2008 tata cara penggunaan tenaga kerja asing.Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki KPTKA yang di gunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Hal ini juga di atur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003,tentang ketenaga kerjaan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di muat pada Bab VIII,pasal 42 sampai dengan pasal 49 pengaturan tersebut di mulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk izin tertulis dari kementerian atau pejabat yang di tunjuk,memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan,jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA serta memberikan jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan,hanya saja Disnaker kota Batam terkesan melepaskan tanggung jawab dengan dalil “perjanjian kerja TKA di PT Cladtek bukan di buat di Indonesia”melainkan dari Negara TKA tersebut,lalu siapakah yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta ansuransi kesehatan, maupun jamsostek kepada para pekerja TKA di Indonesia, jika sewaktu-waktu terjadi musibah ?.SS/AMJOI

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan