Dugaan Korupsi Lampu Hias Pemko Batam Meluap

0
314

20140604ada-pungli-ktp-warga-diimbau-lapor-ke-polisi

BATAM-Zonadinamika.com. Kinerja lembaga penegak hukum di propinsi kepri seharusnya mendapat perhatian khususnya dari kejaksaan Agung.Banyak menilai penegakan hukum terkait dugaan korupsi pemko Batam di nilai sangat lemah terkesan tumpul alias mandul serta kurangnya ketransparanan penegak hukum terhadap media untuk ekspos.

Penyidik kejakaan sudah melakukan pemeriksaan kasus demi kasus secara bergulir,tetapi hasilnya tidak pernah di sidangkan,apakah perkara tersebut di hentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti,kini menjadi perbicangan para pekerja profesi maupun LSM di kota Batam.

Berbagai isu miring mencuak mempertanyakan kinerja lembaga penegak hukum ada apa kok perkara dugaan korupsi Pemko Batam yang sudah menjalani pemeriksaan selama ini di kantor kejari Batam proses hukumnya berujung tidak jelas.Benarkah pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi di pemko Batam terkesan adanya intervensi lembaga penegak hukum dari pusat,jika tidak, ada apa lembaga penegak hukum di kejari Batam ?

Dari penelusuran dan investigasi awak media ini banyak hal pengungkapan kasus dugaan korupsi pemko Batam belum terselesaikan lembaga penegak hukum di kejari Batam dan hal ini di butuhkan campur tangan lembaga penegak hukum dari kejaksaan Agung maupun lembaga pemberantasan korupsi (KPK)antara lain :

(1)-Dugaan korupsi anggaran publikasi 2013 di kehumasan pemko Batam,di duga sesuai dengan daftar jumlah media berlangganan koran pencairan uang berlangganan setiap bulan di cairkan di ambil dari nilai pagu,sementara pegawai di kehumasan tidak membenarkan penagihan uang koran jika koran tersebut tidak di antarkan setiap bulannya,sebaliknya jika pihak pewarta/loper mengatarkan koran setiap edisi penerbitan tetapi penagihan tidak rutin di lakukan setiap bulannya ,bahkan hingga 3 bln berturut-turut sering di abaikan sistem pembayarannya,bahkan untuk pemesan iklan ,galeri foto dan adventorial terkesan pilih kasih dan dugaan penyimpangan anggaran.

Apalagi di era reformasi saat ini pertumbuhan media kian begitu pesat ,bukan hanya media cetak saja,turut media sosial anline yang menikmati anggaran publikasi di kehumasan pemko Batam yang kesannya pilih kasih ,wajar media online kian begitu pesat sebagian besar hanya untuk menggrogoti APBD kota Batam setiap bulannya,bahkan di mamfaatkan seakan-akan sebagai father pencitraan kegiatan di seputar pemko Batam.penyelesaian kasus ini juga menuai penuh tanda tanya .

 

(2)-Dugaan korupsi di kantor Dinas sosial dan pemakaman pemko Batam terkait anggaran “rehabilitasi rumah tidak layak huni “pemerintah pemko Batam dan Propinsi kepri telah menganggarkan/1 unit rumah mendapat kuncuran dana Rp.20.000.000,-,pelaksanaannya terkesan sangat rahasia tidak menyebutkan nama-nama peserta penerima bantuan tersebut.Informasi yang di himpun awak media ini dari kalangan masyarakat bahwa program bantuan rehabilitas rumah sangat rawan penyimpangan anggaran.

pihak pelaksana program ini di duga adanya kong kali kong dengan pihak panglong selaku perusahaan pengadaan barang.Dana bantuan rehabilitasi rumah bukan pemberian uang secara langsung ,melainkan pihak pelaksana melakukan penunjukkan langsung untuk pengambilan material,nilainyapun relatif berbeda ,contohnya daerah Batu Aji sekitarnya hingga ke Dapur 12 di peroleh informasi bahwa dana yang di kuncurkan pencairan melalui Bank BRI di perkirakan Rp.6000.000/unit rumah,bantuan itupun masyarakat tidak tahu pemberian oleh siapa,karena tidak ada ketransparanan dengan pihak pelaksana,bahkan bukti sebagai penerima bantuan berasal dari mana tidak ada pemasangan papan proyek seperti di daerah Barelang,Rempang ,sembulang maupun Galang.

Darimana bisa di buktikan bahwa penerimaan bantuan”Rehabilitasi rumah tidak layak huni “dari tahun 2013-2014 berjumlah 816 unit rumah tanpa pernah memberikan data valid.Program ini seharusnya menjadi perhatian lembaga penegak hukum ,agar hak mereka tidak di selewengkan,proses hukum penyelesaian kasus ini juga masih menuai penuh tanda tanda tanya.

 

(3)-Penuntasan dugaan korupsi kasus adalalin ,retribusi parkir,dan pembuatan KIR di kantor Dinas perhubungan kota Batam sampai saat ini belum terungkap.Pada hal kepala Dinas perhubungan kota Batam sudah menjalani pemeriksaan di kantor kejari Batam,lalu bagaimana pihak lembaga penegak hukum menyikapinya apakah proses hukumnya masih di lanjutkan hal ini juga menuai penuh tanda tanya .

(4)- Dugaan korupsi di kantor Dinas kepariwisataan pada tahun 2013,pesta kembang api di malam tahun baru menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah.Sementara dalam rapat banggar di kantor DPRD kota Batam tidak pernah di lakukan pembahasan anggaran di akhir tahun untuk di mamfaatkan pesta kembang api.Sadisnya lagi bahwa pelaksanaan pesta kembang api di akhir tahun 2013 di sinyalir banyaknya sumbangan dari para pengusaha di kota Batam.Meski dugaan korupsi pesta kembang api sudah pernah di usut pihak kejari Batam ,penuntasannya masih penuh tanda tanya .

(5)-Tidak luput juga dugaan korupsi di kantor Dinas Badan penanaman modal kota Batam tahun 2013 anggaran yang di kuncurkan mencapai 1,25 millyar rupiah.Pada hal kegiatan patut di pertanyakan bagaimana mungkin anggaran sebesar itu bisa di habiskan begitu saja sebagai pelaksanaan publikasi maupun promosi pengembangan investasi dalam maupun keluar negeri.Jika memang post anggaran tersebut tidak ada penyelewengan, media mana saja yang pernah melakukan kerjasama dengan Dinas badan penanaman modal terkait pengembangan dan penyebar luasan berinvestasi di kota Batam.

Ketertutupan Gustian Riau sebagai kepala SKPD kota Batam patut di pertanyakan ,kemana saja anggaran tersebut di gunakan. Pengungkapan dugaan terjadinya indikasi korupsi dari satuan lembaga penegak hukum terkesan enggan untuk membongkar kemana saja uang tersebut di salurkan ,apakah di hamburkan untuk kegiatan di hotel-hotel ?

Kasus dugaan korupsi di tubuh pemko Batam saat ini sudah meluap semestinya pemerintah pusat baik dari kejaksaan Agung maupun KPK semestinya jangan melihat dengan sebelah mata “ada apa tumpukan kasus dugaan korupsi di pemko Batam tidak bisa di usut sampai tuntas”Bahkan berbagai aksi demonstrasi dari mahasiswa perguruan tinggi di kota Batam baik dari lembaga kemasyarakatan (LSM) tidak pernah bosan-bosannya berorasi agar kasus dugaan korupsi di pemko Batam di usut secara tuntas.Jangan di jadikan penanganan kasus dugaan korupsi di pemko Batam di umpamakan seperti karet ,yang terkesan adanya tebang pilih.Pengungkapan dugaan korupsi lampu hias bisa saja sebagai pencitraan kinerja lembaga penegak hukum kejari Batam ,tetapi kasus dugaan korupsi lainnya jangan di abaikan begitu saja yang hingga sampai saat ini masih penuh tanda tanya ? SS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here